Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sultra: Profil BPSBTPH SULTRA

Profil UPTD BPSBTPH PROV. SULTRA

A. IDENTITAS UPTD BPSB

1. NAMA UPTD : UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih

Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sultra

2. SK/Dasar pembentukan :

1. Keputusan Menteri Pertanian No. 46/ KPTS/ OT.210/1/ 2001tentang Pembentukan BPSBTPH pada 13 (tigabelas) daerah Provinsi.

2. Keputusan Gubernur No: 422 Th 2001 tentang organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana teknis di lingkungan Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Tenggara.

3. Peraturan Gubernur N0. 72 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pelaksana Badan di lingkungan Pemerintah Prov. Sulawesi Tenggara.

4. Peraturan Gubernur No. 64 tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Pertanian Prov. Sultra.

3. Lokasi :

a. Jalan : Kapten Pierre Tendean No. 40

b. Desa : Kel. Watubangga

c. Kecamatan : Baruga

d. Kabupaten : Kota Kendari

e. Propvinsi : Sulawesi Tenggara

f. Kode Pos : 93117

g. Nomor telepon/faks : (0401) 3194090/(0401) 3194090

h. E-mail :bpsb_sultra@yahoo.com

B. LUAS LAHAN DAN BANGUNAN

a. Luas Lahan Keseluruhan : 8.000 M2

b. Luas Bangunan Keseluruhan : 693 M2

C.SARANA DAN PRASARANA

1.Luas Bangunan (M2)

a.Kantor : 478 M2

b.Laboratorium : 120 M2

c.Green House : 26 M2

d.Rumah Dinas : -

e.Lain-lain :

^-Ruang Pertemuan / Aula : 140 M2

^-Pendopo : 45 M2

^-Ruang Arsip / Gudang : 24 M2

2.Peralatan

a. Kantor : (Lampiran 1)

b. Laboratorium : (Lampiran 2)

c. Transportasi : (Lampiran 3)

d. Prasarana lain :

- Jalan : 44 M

- Pagar : 224 M

- Sumber listrik : PLN 10.900 KWH

- Sumber Air : PDAM

B. POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA : (Lampiran 4)

C. PEMBIAYAAN

NO.	SUMBER BIAYA	2008	2009	2010	2011	2012
1.	APBD (Rp)	204.125.000	167.650.000	115.525.000	56.100.000	44.900.000
2.	APBN (Rp)	1.052.000.000	1.315.000.000	1.363.000.000	1.516.000.000	1.410.000.000
3.	BLN (Rp)	-	-	-	-	-
4.	LAINNYA (RP)	-	-	-	-	-

D. PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK

NO.	TAHUN	JUMLAH SETORAN
NO.	TAHUN	REALISASI (RP)	TERPENUHI (%)
1.	2008	23.192.900,-	100%
2.	2009	38.979.765	100%
3.	2010	46.076.785	100%
4.	2011	55.083.300	100%
5.	2012	26.572.400	100%

E. KEGIATAN : (Lampiran 5)

F. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan : Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 64 Tahun 2009 tanggal 9 Desember 2009 tentang Penjabaran tugas pokok dan fungsi Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Tenggara (terlampir).

STRUKTUR ORGANISASI UPTD BPSBTPH PROVINSI

SULAWESI TENGGARA

( Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 64 Tahun 2009 )

1. KEPALA

2. SUB BAGIAN TATA USAHA

3. KELOMPOK

JABATAN FUNGSIONAL

A. VISI, MISI dan MOTTO :

Visi: Menjadikan petani sejahtera dengan penggunaan benih bermutubersertifikat sesuai dengan kebutuhannya.

Misi:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dibidang perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura.

2. Meningkatkan pelayanan pengawasan dan sertifikasi benih Tanaman Pangan dan Hortikultura.

3. Meningkatkan kualitas pelayanan uji laboratorium Tanaman Pangan dan Hortikultura.

4. Meningkatkan pengawasan dan monitoring peredaran benih Tanaman Pangan dan Hortikultura.

5. Menggali potensi Daerah dibidang perebenihan untuk pemanfaatan sumber daya lokal.

Motto :

“ Benih Bermutu Bersertifikat Petani Sejahtera “

B. PENGHARGAAN/PRESTASI YANG PERNAH DIPEROLEH

1. Nasional

a. Instansi Pemberi Penghargaan : Departemen Pertanian ( Menteri Pertanian RI : SISWONO )

b. JenisPenghargaan :“PLAKAT ABDIBAKTITANI” sebagai Unit Kerja Pelayanan Berprestasi Utama atas upaya meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dengan baik, sebanyak 2 (dua) kaliyaitu tahun 2009 dan tahun 2011.

c. Personil :-

2. Daerah

a. Instansi:-

b. Personil:-

C. PERMASALAHAN

a. ASPEK KETENAGAKERJAAN

Melihat perkembangan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang kian tahun semakin menunjukkan peningkatan khususnya dalam pengembangan wilayah, maka tentu berpengaruh terhadap ketenagakerjaan yang akan ditempatkan pada pengembangan wilayah tersebut, khususnya untuk Petugas Pengawas Benih Tanaman (PBT). Untuk dapat memenuhi dan menjangkau seluruh Kabupaten/ Kota yang meliputi 8 Kabupaten dan 2 Kota hanya dapat ditempatkan 1-2 PBT ditiap Kabupaten/ Kota, bahkan sampai saat ini masih terdapat 2 Kabupaten yang belum memiliki PBT. Hal seperti inilah yang perlu mendapat prioritas yakni untuk memenuhi kebutuhan Petugas Pengawas Benih Tanaman (PBT) utamanya di Kabupaten / Kota sentra produksi tanaman pangan dan hortikultura.

Ketenagakerjaan dibidang perbenihan UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara baru mempunyai tenaga fungsional Pengawas Benih Tanaman (PBT) sebanyak 14 orang dan 15 orang masih merupakan calon PBT. Diharapkan calon PBT ini dapat diangkat menjadi fungsional PBT yang depenitif.

Hal lain yang berkaitan dengan ketenagakerjaan yaitu mengenai usia pensiun bagi PBT yang hanya sampai 56 tahun produktif, maka hal ini dipandang perlu ada penambahan usia pensiun bagi PBT. Sesuai dengan klasifikasi sebagai tenaga fungsional mereka sangat potensi untuk dapat dikaryakan secara produktif hingga mencapai usia 58-60 tahun. Selain itu pengisian formasi PBT tidak dapat dilaksanakan secara benar sehingga dikhawatirkan akan terjadi kekosongan formasi PBT dimasa yang akan datang.

b. ASPEK SARANA/ PRASARANA

Sarana / prasarana kantor sampai dengan tahun 2012 sudah dirasakan cukup memadai setelah adanya laboratorium dan penambahan ruang kerja serta peralatan.Dan seiring dengan telah terakreditasinyalaboratorium penguji benih UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara sejak Maret 2012 dengan Nomor Akreditasi : LP-576-IDN maka peningkatan pelayanan dan mutu laboratoriumperlu terus ditingkatkan yaitu dengan pengadaan peralatan laboratorium untuk pengujian mutu fisik, fisiologis, genetik dan kesehatan benih.

Hal lain yang masih dibutuhkan yaitu pengadaan sarana/ prasarana bagi penangkar benih yang aktif melaksanakan penagkaran benih yaitu dengan pengadaan lantai jemur dan gudang benih yang memenuhi standar mutu yang berlaku.

c. ASPEK MANAJEMEN

Dalam menyelenggarakan tugas sehari-hari, diperlukan adanya rasa tanggung jawab yang harus dimiliki oleh setiap pegawai. Oleh sebab itu kapada petugas/ atau pegawai telah ditanamkan rasa kesadaran akan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas secara benar dan profesional. Namun demikian dalam menjalankan tugas rasa tanggung jawab yang menyangkut kedisiplinan belum sepenuhnya diimplementasikan berdasarkan kode etik profesi sebagai pegawai negeri.

d. ASPEK PELAYANAN

UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara adalah salah satu Instansi yang terlibat langsung dalam hal penyediaan benih bermutu bersertifikat dari varietas unggul, oleh karena itu Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara akan tetap eksis sejalan dengan tugas dan fungsinya.

Upaya-upaya yang dilaksanakan selama ini, seperti penyempurnaan sarana prasarana baik kantor maupun laboratorium, peningkatan SDM melalui pelatihan baik tingkat Daerah maupun Pusat, semua itu dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanandanuntuk penyediaan benih bermutu bersertifikat dari varietas unggul akan terus diupayakan dengan merangkul pihak swasta sebagai mitra dalam kegiatan perbenihan.

D. ARAH PENGEMBANGAN

§ Rancangan pengembangan perbenihan (BPSBTPH)

- Koordinasi Teknis

§ Rancangan Pengembangan kelembagaan perbenihan

- Forum perbenihan

- Pemantapan Program perbenihan

§ Hasil Penilaian Varietas (BPSBTPH)

- Adaptasi pelepasan varietas

- Inventarisasi penyebaran varietas

§ Hasil Pengawasan peredaran benih (BPSBTPH)

- Monitoring ketersediaan dan penyaluran benih

- Pembinaan produsen/pengedar benih